Home / Berita Satuan / Ceramah Ediologi Kejuangan di Rindam Jaya, Wakabintaldam Jaya Kupas Militansi dan Netralitas TNI

Ceramah Ediologi Kejuangan di Rindam Jaya, Wakabintaldam Jaya Kupas Militansi dan Netralitas TNI

Kodam Jaya – Condet. Wakil Kepala Pembinaan Mental Kodam (Wakabintaldam) Jaya Letkol Inf Drs. Abdul Qohar, M.Si, memberikan ceramah Pembinaan Mental dan Ideologi Kejuangan (Bintalidjuang) kepada 152 orang anggota Rindam Jaya di Aula Rindam, Condet, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Ceramah diawali dengan sambutan Wakil Komandan Rindam (Wadanrindam) Jaya Kolonel Inf Mochamad Arief Hidayat. Wadarindam Jaya mengajak Prajurit, PNS dan Persit Rindam Jaya untuk menyimak materi yang disampaikan Bintladam Jaya. “Ceramah ini dapat menambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari terutama sebagai Prajurit maupun PNS beserta keluarga dalam pembentukan mental yang kuat,” kata Wadanrindam Jaya.

Sementara, Wakabintaldam Jaya dalam ceramahnya yang berjudul ‘Militansi Dan Netralitas TNI Dalam Menghadapi Tahun Politik,’ menguraikan bahwa Militansi Prajurit sebagai elemen tak berwujud, merupakan modal utama menciptakan tentara profesional. “Militansi Prajurit merupakan elemen penting dari aset tidak berwujud yang harus selalu dipelihara dan ditingkatkan, karena menjadi modal utama untuk mengantarkan Prajurit menjadi tentara profesional,” urai Letkol Inf Abdul Qohar.

Menurutnya, dalam menghadapi tahun politik saat ini, Prajurit TNI termasuk Prajurit Kodam Jaya harus mampu menunjukkan profesionalime dengan mengdepankan Netralitas TNI di atas segalanya. “Kekuatan untuk bersikap netral dalam Pemilu nanti, sikap tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun adalah bagian dari militansi dan profesionalisme,” urainya.

Dalam ceramah itu juga diuraikan sejumlah larangan bagi para prajurit dan PNS TNI dalam politik seperti menjadi anggota KPU, Panwaslu, PPK, PPS dan KPPS baik secara perorangan maupun menggunakan fasilitas TNI. “Selain itu, Prajurit TNI juga dilarang berada di tempat penyelenggaraan Pemilu dan TPS saat pemungutan suara, dilarang menyambut dan mengantar peserta Pemilu termasuk kontestan dari TNI, dilarang sebagai juru kampanye dan tim sukses kandidat,” tegasnya.

Wakabintaldam juga menjelaskan adanya perbedaan bagi PNS dan keluarga Prajurit TNI yang tetap berhak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi nanti. “Seuasi undang-undang, bagi PNS, istri atau suami atau anak Prajurit TNI memiliki kebebasan untuk memilih. Insitusi TNI atau satuan TNI dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih tersebut,” pungkas Letkol Inf Abdul Qohar.

About redaksi