Home / Berita Satuan / Apel Gelar Pasukan Kodim 0507/Bekasi Dalam Rangka Pilkada Serentak TA.2018

Apel Gelar Pasukan Kodim 0507/Bekasi Dalam Rangka Pilkada Serentak TA.2018

Bekasi Selatan – Bertempat dihalaman Makodim 0507/Bekasi dilaksanakan apel gelar pasukan pimpinan Letkol Inf Wawan Kusnendar dengan melakukan pengecekan dan kesiapan personil, sarana transportasi, komunikasi, dan kelengkapan lainnya dalam mendukung pemerintah daerah khususnya Kota Bekasi dalam kegiatan pilkada serentak Ta.2018. Selasa,16/01/2018

Letkol Inf Wawan Kusnendar dalam pengecekan kesiapan personil, sarana transportasi, komunikasi, dan kelengkapan lainnya dalam mendukung pemerintah daerah khususnya Kota Bekasi dalam kegiatan pilkada serentak Ta.2018 pada hari Senin 15/01/2018, mengatakan sebagai satuan teritorial di wilayah telah siap untuk memberikan bantuan pengamanan kepada kegiatan pilkada serentak tersebut dengan berpedoman pada Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada

Anggota Kodim 0507/Bekasi dalam pelaksanaan tugas pengamanan pilkada akan selalu mematuhi rambu rambu dalam pedoman netralitas TNI di Pemilu dan Pilkada, sehingga anggota kami tidak akan salah dalam menjalankan tugas di lapangan terkait kegiatan pengamanan pemilu dan pilkada. Jelasnya.

Kapten Inf Sutadi menuturkan anggota Kodim 0507/Bekasi sudah siap untuk menyambut kegiatan pilkada serentak Ta.2018 tersebut, mengingat di Kota Bekasi juga sedang berlangsung tahapan Pilkada Gubenur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota/Wakil Walikota Bekasi periode 2018-2023

 Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut :

Netral : “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”

Netralitas TNI : “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”

Beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit TNI :

  1. Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.
  3. Tidak diperkenan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.
  4. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
  5. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
  6. Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.
  7. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah).
  8. Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye.
  9. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.

Larangan bagi Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilarang untuk :

1) Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.

2) Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

3) Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.

4) Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.

5) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.

6) Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

7) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.

8 ) Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.

9) Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.

10) Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.

11) Tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Check Also

Tekan Penyebaran Covid-19 Babinsa Koramil 01/Koja Intens Laksanakan Patroli Malam

Kodam Jaya – Jakarta utara. Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil-01/Koja dan Bhabinkamtibmas Polsek …